Judi Online Scam Kamboja Makin Meningkat Mulai Dipertanyakan

admin

2 weeks ago

Judi Online Scam Kamboja Makin Meningkat Mulai Dipertanyakan kini berada di bawah tekanan kuat dari Tiongkok, sekutu dekatnya, serta negara-negara Barat untuk membongkar perdagangan gelap yang semakin marak di negara tersebut. Salah satu langkah signifikan yang diambil adalah pencabutan izin operasional sebuah anak perusahaan perbankan yang diduga terlibat dalam jaringan perdagangan ilegal.

Anak perusahaan perbankan yang dimiliki oleh konglomerat besar di Kamboja, yang dituduh menjalankan “pasar daring ilegal terbesar di dunia,” baru-baru ini dicabut izin perbankannya oleh bank sentral Kamboja. Menurut laporan yang diterbitkan oleh Radio Free Asia pekan lalu, keputusan ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memberantas transaksi ilegal yang telah menggerogoti sistem keuangan negara.

Huione Guarantee, sebuah platform yang beroperasi melalui Telegram di bawah naungan Huione Group, diduga telah memproses transaksi ilegal senilai hingga 22 miliar euro (sekitar Rp391 triliun) sejak 2021. Laporan yang dirilis oleh firma kepatuhan mata uang kripto, Elliptic, pada tahun 2024, menyebutkan bahwa platform ini merupakan salah satu yang terbesar di dunia dalam perdagangan ilegal.

Judi Online Scam Kamboja Makin Meningkat

Bank Nasional Kamboja mengonfirmasi bahwa lisensi Huione Pay, anak perusahaan perbankan grup tersebut, dicabut karena ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku serta kegagalan dalam memenuhi rekomendasi regulator. “Perusahaan ini tidak mematuhi regulasi dan rekomendasi yang diberikan oleh otoritas keuangan,” ujar juru bicara Bank Nasional Kamboja kepada Radio Free Asia.

Dugaan Keterlibatan dalam Industri Penipuan Siber

Huione Group diduga memiliki peran krusial dalam industri Judi Online berkembang di Kamboja. Menurut laporan United States Institute of Peace (USIP), sektor ini diperkirakan memiliki nilai mencapai 11 miliar euro (sekitar Rp195 triliun) per tahun, setara dengan seperempat dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Kamboja.

Salah satu direktur Huione Pay, Hun To, yang juga merupakan sepupu Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, telah lama dikaitkan dengan berbagai aktivitas ilegal. Namun, kendala hukum dan sensor media telah menghambat upaya investigasi dan pelaporan terkait keterlibatannya.

Huione Group membantah semua tuduhan tersebut dan dalam pernyataan resminya menyatakan bahwa Huione Pay telah secara sukarela menyerahkan lisensi perbankannya pada tahun 2024. Perusahaan juga mengklaim sedang mengajukan permohonan lisensi baru di Jepang dan Kanada.

Namun, seorang sumber anonim menyebut bahwa langkah ini hanyalah strategi untuk memberikan kesan bahwa Phnom Penh benar-benar bertindak terhadap aktivitas ilegal, meskipun dalam kenyataannya, hal ini tidak memberikan dampak nyata.

Tindakan Pemerintah Kamboja dan Respons Internasional

Pemerintah Kamboja baru-baru ini menyatakan kesiapan untuk melanjutkan kembali latihan militer bersama dengan Amerika Serikat. Langkah ini dinilai sebagai upaya untuk memperbaiki hubungan bilateral yang memburuk sejak 2017. Pengamat menilai bahwa tindakan terhadap Huione Pay dapat menjadi bagian dari strategi diplomatik untuk menarik kembali dukungan dari Barat.

Namun, banyak yang skeptis terhadap efektivitas langkah ini. “Dugaan tindakan keras terhadap Huione Group tampaknya hanya bersifat simbolis, dan pada akhirnya, pemerintah akan menunda hingga menemukan alternatif lain,” ujar seorang sumber yang memiliki informasi terkait kebijakan pemerintah.

Pengaruh Global dan Peran Tiongkok

Sebagian besar sindikat penipuan daring yang beroperasi di Kamboja dikendalikan oleh warga negara Tiongkok, dengan korban yang juga mayoritas berasal dari Tiongkok. Kondisi ini menjadi perhatian utama bagi Beijing, mengingat perekonomian Tiongkok yang sedang mengalami tekanan serta dampak buruk dari sektor properti yang melemah.

Pada Januari 2025, penyelamatan aktor Tiongkok Wang Xing dari jaringan penipuan berbasis di Myanmar memicu kemarahan publik dan mendorong Beijing untuk memperkuat kerja sama dalam pemberantasan kejahatan daring di Asia Tenggara. Sejak awal 2025, Thailand telah meluncurkan serangkaian operasi penggerebekan di kompleks-kompleks penipuan yang berbatasan dengan Myanmar dan Kamboja.

Bangkok bahkan mengancam akan membangun tembok perbatasan dengan Kamboja guna mencegah arus perdagangan manusia yang semakin meningkat.

Kesimpulan

Tekanan internasional terhadap Kamboja untuk menindak perdagangan ilegal dan penipuan daring terus meningkat. Meskipun pemerintah telah mengambil langkah seperti mencabut lisensi Huione Pay, banyak pihak yang meragukan keseriusan tindakan ini.

Beijing semakin menekan Phnom Penh untuk bertindak lebih tegas, mengingat besarnya dampak kejahatan daring terhadap ekonomi Tiongkok. Namun, pemerintah Kamboja tampaknya lebih memilih menjaga hubungan erat dengan Tiongkok dibandingkan mengambil langkah drastis terhadap industri penipuan.

Sementara itu, warga negara Barat juga semakin menjadi sasaran jaringan penipuan berbasis di Kamboja. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Phnom Penh memperkirakan bahwa warga AS telah mengalami kerugian sekitar 90 juta euro (Rp1,6 triliun) akibat skema penipuan dari negara tersebut.

Para ahli menilai bahwa selama elite politik di Kamboja masih memperoleh keuntungan dari industri ilegal ini, maka upaya pemberantasan kejahatan daring di negara tersebut akan tetap menghadapi tantangan besar. Tanpa tindakan tegas terhadap eksekutif perusahaan yang terlibat, seperti yang disarankan oleh organisasi internasional, langkah-langkah yang diambil saat ini dinilai hanya sebagai formalitas belaka.