Ribuan Warga Israel Berdemo Desak Hentikan Serangan Ke Gaza Pada Sabtu malam, 22 Maret 2024, lebih dari 100.000 warga memenuhi jalanan di Tel Aviv, Yerusalem, dan puluhan kota lainnya sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah, khususnya terkait dimulainya kembali operasi militer di Gaza serta rencana pemecatan sejumlah pejabat tinggi keamanan negara.

Demonstrasi ini menjadi salah satu yang terbesar dalam beberapa bulan terakhir, menandakan meningkatnya ketidakpuasan masyarakat terhadap langkah politik yang diambil oleh pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Berdasarkan laporan Times of Israel, gelombang massa yang memenuhi Lapangan Habima di Tel Aviv bahkan meluber hingga ke jalan-jalan di sekitarnya, berbeda dengan aksi-aksi sebelumnya yang cenderung berskala lebih kecil.

Lonjakan jumlah demonstran ini dipicu oleh berbagai faktor, antara lain upaya pemerintah untuk memberhentikan Kepala Badan Keamanan Dalam Negeri (Shin Bet), Ronen Bar, serta Jaksa Agung Gali Baharav-Miara. Langkah ini dinilai sebagai bentuk konsolidasi kekuasaan yang berlebihan dan menjadi ancaman serius terhadap sistem demokrasi yang telah lama dijunjung tinggi di Israel.

Ribuan Warga Israel Berdemo Desak Netanyahu

Di sela-sela aksi di Lapangan Habima, demonstran juga bergerak menuju Alun-Alun Sandera (Hostages Square), sebagai respons terhadap seruan dari Forum Keluarga Sandera dan Orang Hilang. Forum tersebut menyampaikan kekhawatiran mendalam atas hancurnya gencatan senjata selama dua bulan di Jalur Gaza, menyusul dilancarkannya serangan udara besar-besaran oleh Israel yang kemudian diikuti dengan operasi darat.

“Dilanjutkannya pertempuran hanya akan memperbesar risiko terhadap keselamatan para sandera yang masih hidup, bahkan berpotensi membuat mereka menghilang tanpa jejak,” ujar pernyataan resmi dari forum tersebut. Mereka menekankan bahwa satu-satunya medan pertempuran yang seharusnya ditempuh saat ini adalah ruang negosiasi, demi memulangkan seluruh sandera dengan selamat.

“Kami tidak boleh membiarkan para sandera terlupakan. Mereka adalah prioritas utama bangsa ini,” lanjut pernyataan tersebut.

Suasana di Lapangan Habima malam itu terlihat sebagai lautan bendera Israel, diselingi oleh spanduk-spanduk bertuliskan kecaman terhadap pemerintahan saat ini, serta bendera partai oposisi Yesh Atid dan Partai Demokrat. Kedua tokoh utama partai tersebut, yakni Yair Lapid dan Yair Golan, turut hadir dan menyampaikan orasi di hadapan massa yang memadati kawasan tersebut.

Sebuah layar raksasa yang terpasang di panggung utama memuat tulisan besar “Hentikan Kediktatoran Gila Ini,” menggarisbawahi semangat perjuangan demonstran yang menuntut dihentikannya tindakan otoriter yang kian terlihat dalam pemerintahan Netanyahu. Di antara teriakan massa, terdengar seruan seperti: “Netanyahu gagal! Netanyahu tidak layak memimpin!”

Dalam pidatonya, Yair Lapid mengkritik keras langkah pemerintah yang dinilainya telah mengarahkan negara menuju perpecahan internal yang berbahaya. “Pemerintah ini tampaknya sengaja menyulut api perang saudara,” ujarnya.

Hentikan Serangan Israel ke Gaza

Lapid juga menyinggung pernyataan sejumlah menteri senior kabinet yang mengindikasikan niat untuk mengabaikan keputusan Mahkamah Agung apabila lembaga yudikatif tersebut memutuskan menolak pemecatan Kepala Shin Bet. Ia menegaskan bahwa bila pemerintah benar-benar mengabaikan keputusan pengadilan tertinggi negara, maka saat itu juga pemerintahan tersebut telah berubah menjadi rezim yang melanggar hukum.

“Jika pemerintah ini secara terbuka menolak untuk mematuhi supremasi hukum, maka seluruh negeri harus menghentikan aktivitasnya sebagai bentuk perlawanan,” ucap Lapid dengan tegas. Ia menyerukan mogok nasional sebagai bentuk protes terkoordinasi. “Perekonomian harus berhenti. Knesset harus berhenti. Pengadilan dan lembaga pendidikan pun harus berhenti. Bukan hanya universitas, tetapi juga sekolah-sekolah,” tambahnya.

Dukungan terhadap aksi ini juga datang dari kalangan akademisi. Lebih dari 1.500 dosen dari berbagai universitas di seluruh Israel menyatakan kesiapan untuk mengikuti aksi mogok akademik yang dijadwalkan dimulai pada hari Minggu. Gelombang pemogokan ini diperkirakan akan menimbulkan gangguan besar terhadap proses belajar-mengajar di kampus-kampus ternama.

Langkah ini mendapat dukungan luas dari hampir seluruh institusi pendidikan tinggi utama di negara tersebut. Para akademisi menyatakan bahwa mereka tidak dapat tinggal diam melihat upaya sistematis untuk merusak pilar-pilar demokrasi dan independensi lembaga-lembaga negara.

Lapid juga menyampaikan kemungkinan penyelenggaraan gerakan perlawanan sipil yang lebih luas, termasuk bentuk penolakan terhadap kewajiban pajak. “Jika perlu, kita akan mengorganisir pemberontakan pajak. Kita tidak akan ikut serta dalam penghancuran demokrasi yang sedang berlangsung ini,” katanya di hadapan para pendukungnya.

Baca Juga : Judi Online Scam Kamboja Makin Meningkat Mulai Dipertanyakan