Prabowo Nyatakan Dukung Rismon Usut Keaslian Ijazah Jokowi tersebar luas di platform media sosial Facebook beberapa unggahan yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan dukungannya kepada ahli forensik digital Rismon Hasilohan Sianipar untuk mengungkap dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo (Jokowi). Beberapa unggahan tersebut bahkan menyebutkan bahwa Prabowo memberikan dukungan penuh terhadap upaya untuk membuktikan tuduhan ijazah palsu terhadap Jokowi.
Narasi yang tersebar dalam unggahan tersebut menyebutkan:
“UGM BERTOBATLAH..!! Pak Jokowi Menyerahlah, ijazah palsumu semakin terkuak. Prabowo mendukung Rismon H.S Ungkap Kebohongan besar ijazah palsu Jokowi..!”.
Namun, setelah melakukan penelusuran lebih lanjut, sejumlah klarifikasi dan pengecekan fakta menunjukkan bahwa klaim tersebut tidak memiliki dasar yang jelas dan tidak mencerminkan kenyataan.
Prabowo Nyatakan Dukung Rismon Klarifikasi Fakta
Menggunakan perangkat pencarian yang dapat menelusuri informasi lebih dalam, seperti Google Lens, tim redaksi ANTARA menemukan cuplikan video terkait yang diunggah di kanal resmi YouTube Sekretariat Presiden. Dalam video tersebut, yang berjudul “LIVE: Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia, Jakarta, 8 April 2025”, Presiden Prabowo Subianto tidak pernah menyinggung ataupun mendukung pembuktian mengenai dugaan ijazah palsu yang dialamatkan kepada Presiden Jokowi.
Selain itu, pada kesempatan yang berbeda, tepatnya pada Sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin (5/5/2025), Presiden Prabowo menanggapi isu terkait ijazah dengan nada santai dan mengeluarkan pernyataan yang lebih mengarah kepada guyonan, tanpa ada pernyataan yang mendalam mengenai perkara ijazah palsu tersebut. Dalam percakapan tersebut, Presiden Prabowo mengatakan:
“Masalah ijazah dipersoalkan, nanti ijazah saya ditanya-tanya,” ujarnya dengan nada ringan.
Pernyataan ini lebih menunjukkan sikap Presiden Prabowo yang menanggapi isu yang beredar dengan cara yang tidak serius dan lebih kepada humor situasional yang tidak terkait langsung dengan pembahasan mengenai dugaan ijazah palsu Jokowi.
Klarifikasi Langkah Hukum Presiden Jokowi
Di sisi lain, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri mengambil langkah hukum untuk menanggapi tuduhan yang terus berkembang mengenai dugaan ijazah palsu yang dialamatkan kepadanya. Pada Rabu (30/4/2025), Presiden Jokowi mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan tuduhan tersebut dan meminta agar masalah ini diselesaikan secara hukum.
Saat ditemui di Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jokowi menyatakan bahwa tuduhan mengenai ijazah palsu ini merupakan masalah yang harus diselesaikan di ranah hukum agar semua pihak bisa mengetahui fakta yang sesungguhnya. Ia mengatakan:
“Ya ini, sebetulnya masalah ringan. Urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi perlu dibawa ke ranah hukum, agar semua jelas dan gamblang ya,” ujar Presiden Jokowi saat itu.
Dengan pernyataan tersebut, Presiden Jokowi menunjukkan sikap tegas dan terbuka untuk menghadapi tuduhan yang beredar dengan cara yang sah dan jelas, melalui jalur hukum yang berlaku di Indonesia.
Berdasarkan penelusuran dan klarifikasi yang telah dilakukan, tidak ditemukan adanya pernyataan resmi dari Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan dukungan terhadap ahli forensik digital Rismon Hasilohan Sianipar untuk membuktikan tuduhan ijazah palsu yang disematkan kepada Presiden Jokowi. Klaim yang menyebutkan bahwa Prabowo mendukung upaya Rismon H.S untuk mengungkap kebohongan tersebut ternyata merupakan informasi yang keliru dan tidak berdasarkan fakta yang valid.
Kementerian Sekretariat Negara dan pihak terkait juga menegaskan bahwa tuduhan semacam itu tidak memiliki dasar yang sah, dan informasi tersebut sebaiknya tidak dipercaya tanpa adanya klarifikasi lebih lanjut. Dalam hal ini, baik Presiden Prabowo maupun Presiden Jokowi belum mengeluarkan pernyataan yang mendalam mengenai isu ijazah palsu tersebut selain yang telah dijelaskan sebelumnya.
Penanganan Media Sosial dan Penyebaran Hoaks
Fenomena penyebaran informasi yang tidak akurat di media sosial, seperti yang terjadi dalam kasus ini, kembali menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam mengkonsumsi berita dan klaim yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat diimbau untuk lebih cermat dalam memverifikasi kebenaran informasi sebelum menyebarkannya, terutama yang berhubungan dengan isu-isu sensitif yang dapat mempengaruhi citra individu atau pihak tertentu.
Pemerintah dan lembaga terkait juga diharapkan dapat terus meningkatkan edukasi literasi digital kepada masyarakat agar dapat lebih bijak dalam menyaring informasi yang beredar di dunia maya. Penyebaran hoaks atau informasi yang tidak terverifikasi bisa menimbulkan keresahan dan kebingungan di masyarakat.
Baca Juga : Prabowo Rencana Ke Arab Saudi Dan Bahas Kampung Jamaah RI