DPR Apresiasi Peran Polri Dalam Wujudkan Swasembada Pangan yang tinggi kepada institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atas kontribusinya yang nyata dalam mendukung upaya pemerintah mewujudkan swasembada pangan nasional.

Ia menilai bahwa keterlibatan Polri dalam sektor pertanian bukan hanya simbolik, tetapi telah menunjukkan hasil konkret yang dapat dirasakan oleh masyarakat, khususnya di daerah sentra produksi pangan.

Pernyataan tersebut disampaikan Rajiv dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Sabtu (8/6/2025), menyusul partisipasi Polri dalam kegiatan panen raya jagung secara serentak pada kuartal II tahun ini yang berlangsung di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat.

Menurut Rajiv, partisipasi aktif kepolisian dalam agenda strategis ketahanan pangan mencerminkan komitmen Polri untuk tidak hanya menjalankan tugas-tugas keamanan konvensional, melainkan juga memperluas peran institusional mereka dalam sektor-sektor vital lainnya, salah satunya bidang pertanian.

DPR Apresiasi Peran Polri Dalam Ketahanan Pangan

“Partisipasi Polri dalam panen raya di Bengkayang menunjukkan bahwa institusi ini telah melakukan penyesuaian peran dalam rangka merespons kebutuhan nasional secara holistik. Mereka tidak lagi hanya berfungsi sebagai penjaga keamanan dalam arti sempit, tetapi juga sebagai mitra pemerintah dalam menjamin keberlanjutan distribusi pangan dan kesejahteraan petani,” ujar Rajiv.

Ia menambahkan bahwa langkah Polri ini mencerminkan bentuk adaptasi institusional yang patut ditiru oleh lembaga-lembaga negara lainnya dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan nasional.

Rajiv menjelaskan bahwa kontribusi Polri dalam sektor pangan bukanlah hal baru. Dalam beberapa tahun terakhir, Polri telah aktif dalam sejumlah program pengawasan distribusi bahan pangan pokok, seperti beras di tingkat gudang Bulog dan pasar, serta pengawalan distribusi pupuk bersubsidi agar tepat sasaran. Tugas ini krusial untuk memastikan bahwa barang-barang strategis tersebut tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Keberadaan aparat kepolisian di lapangan terbukti mampu mencegah kebocoran distribusi, penyimpangan alokasi pupuk bersubsidi, serta melindungi petani dari praktik-praktik tidak sehat yang dilakukan oleh tengkulak atau mafia pangan. Ini adalah bentuk nyata kontribusi Polri dalam menjaga stabilitas sektor pertanian,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa peran aktif Polri dalam mengamankan rantai pasok dan distribusi pangan membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak hanya berbicara soal teknis pertanian seperti benih dan irigasi, tetapi mencakup seluruh sistem pendukung, termasuk keamanan dan pengawasan.

Sinergi Antar-Lembaga untuk Swasembada Pangan Berkelanjutan

Rajiv menilai bahwa keterlibatan Polri perlu dipandang sebagai bagian dari sinergi lintas sektor yang harus diperkuat. Menurutnya, koordinasi antara Kementerian Pertanian, Kepolisian, pemerintah daerah, serta institusi lainnya harus diformulasikan dalam suatu kerangka kerja yang sistematik dan berkelanjutan agar lebih efektif.

“Keberhasilan swasembada pangan nasional tidak mungkin dicapai secara parsial. Diperlukan kolaborasi menyeluruh dan integratif dari seluruh pemangku kepentingan. Polri, dalam hal ini, menjadi salah satu pilar penting untuk memastikan sistem pangan berjalan dengan tertib, aman, dan efisien,” paparnya.

Ia juga menekankan bahwa pelaksanaan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mencapai kedaulatan pangan akan mengalami hambatan apabila tidak didukung oleh kemitraan strategis antar-lembaga. Oleh karena itu, kerja sama harus dibangun berdasarkan semangat kolektif untuk memastikan ketahanan pangan sebagai fondasi kemandirian bangsa.

“Presiden Prabowo secara tegas telah menyatakan bahwa swasembada pangan adalah salah satu pilar utama dalam menjamin keamanan nasional. Maka, seluruh unsur pemerintahan harus menjadikannya sebagai prioritas bersama,” imbuh Rajiv.

Tantangan Geopolitik dan Perluasan Konsep Keamanan Nasional

Dalam konteks global, Rajiv juga menyoroti pentingnya mengadopsi pendekatan keamanan non-tradisional dalam menghadapi dinamika geopolitik dan perubahan iklim yang semakin tidak dapat diprediksi. Ia menilai bahwa keamanan pangan merupakan salah satu elemen penting dalam kerangka keamanan nasional modern.

“Perubahan iklim, fluktuasi harga pangan global, serta ketergantungan pada impor harus diantisipasi dengan kebijakan yang kuat dan sistem pengamanan yang menyeluruh. Di sinilah peran Polri dalam menjaga sistem pangan nasional menjadi sangat relevan,” ujar legislator dari Fraksi Partai NasDem itu.

Namun, Rajiv juga menggarisbawahi pentingnya kehadiran payung hukum yang lebih kuat untuk memperjelas peran dan kewenangan Polri dalam urusan ketahanan pangan nasional. Ia menyatakan bahwa jika peran Polri hendak diperluas dalam kerangka tersebut, maka diperlukan regulasi khusus yang mengatur pelibatan mereka secara sistematis.

“Ke depan, tentu kita perlu membahas secara lebih mendalam soal regulasi yang memungkinkan Polri menjalankan peran tersebut tanpa melanggar batas fungsi utamanya. Hal ini demi kepastian hukum dan efisiensi tugas di lapangan,” jelasnya.

Baca Juga : 100 Pelajar Kota Depok Bersiap Dikirim ke Barak Militer Hari Ini

Rajiv mengakhiri keterangannya dengan menyatakan bahwa langkah Polri dalam terlibat aktif di sektor pertanian harus dijadikan momentum untuk memperluas kesadaran bahwa ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas kementerian teknis semata.

“Kita semua, baik eksekutif, legislatif, aparat keamanan, maupun masyarakat, memiliki peran dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan nasional. Peran Polri dalam hal ini harus kita apresiasi dan dorong untuk terus dikembangkan,” pungkasnya.