Belum Jadi Wali Kota New York, Zohran Mamdani Sudah Terancam Dideportasi Trump
Zohran Mamdani adalah seorang politisi progresif yang saat ini menjabat sebagai anggota Majelis Negara Bagian New York, mewakili distrik ke-36 di Queens.
Ia dikenal vokal dalam memperjuangkan isu-isu seperti keadilan ekonomi, perumahan terjangkau, serta kebijakan imigrasi yang manusiawi. Mamdani adalah putra dari sineas terkenal Mira Nair dan merupakan imigran kelahiran Uganda yang telah lama menetap di Amerika Serikat.
Ambisi Politik Menuju Wali Kota New York
Dalam beberapa bulan terakhir, nama Zohran Mamdani mencuat sebagai salah satu calon potensial dalam pemilihan Wali Kota New York mendatang. Ia dianggap sebagai tokoh alternatif yang membawa semangat perubahan, terutama bagi komunitas imigran dan warga kelas pekerja. Meski belum secara resmi mendeklarasikan pencalonannya, dukungan terhadap Mamdani terus menguat dari berbagai organisasi progresif dan komunitas akar rumput di kota tersebut.
Ancaman Deportasi dari Donald Trump
Di tengah meningkatnya popularitasnya, Mamdani justru menghadapi ancaman serius: deportasi. Mantan Presiden Donald Trump
yang kembali mencalonkan diri dalam pemilu 2024 dan dikenal dengan sikap keras terhadap imigran, secara terbuka menyebut nama Mamdani dalam pidato kampanye. Trump menyatakan bahwa jika dirinya kembali berkuasa, ia akan “membersihkan Amerika dari pengacau asing yang menyusup ke dalam politik lokal dan nasional.”
Kontroversi Pernyataan Trump
Pernyataan Trump tersebut langsung menuai kecaman luas. Banyak pihak menilai pernyataan itu bernuansa rasis, xenofobik, dan menyerang prinsip dasar demokrasi. Sebagai warga negara naturalisasi yang sah dan pejabat terpilih, Mamdani tidak melanggar hukum apapun. Namun, retorika Trump dinilai berbahaya karena memperkuat narasi kebencian terhadap komunitas imigran dan mendelegitimasi hak politik mereka.
Reaksi dari Zohran Mamdani
Dalam pernyataan resmi, Zohran Mamdani menyatakan bahwa dirinya tidak gentar terhadap ancaman politik semacam itu. Ia menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kebijakan publik yang inklusif, serta membela komunitas yang rentan terhadap diskriminasi. Mamdani menyebut bahwa intimidasi semacam ini justru menjadi bukti bahwa gerakan rakyat semakin kuat dan menantang struktur kekuasaan lama.
Dukungan dari Tokoh dan Organisasi
Sejumlah tokoh politik dan organisasi hak asasi manusia memberikan dukungan moral kepada Mamdani. Di antara mereka adalah Alexandria Ocasio-Cortez, Bernie Sanders, serta lembaga seperti American Civil Liberties Union (ACLU). Mereka menyatakan bahwa serangan terhadap Mamdani adalah serangan terhadap demokrasi itu sendiri. Mereka juga menyoroti perlunya melindungi hak politik semua warga, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang imigran.
Isu Imigrasi Jadi Sorotan dalam Pemilu AS
Ancaman terhadap Mamdani menjadi bagian dari isu yang lebih luas mengenai kebijakan imigrasi dalam pemilu Amerika Serikat. Trump dan pendukungnya terus menggaungkan retorika “law and order” serta menuduh bahwa imigran ilegal dan warga naturalisasi menjadi ancaman bagi keamanan nasional. Sementara itu, kubu progresif menekankan pentingnya inklusi, keadilan, dan hak yang setara bagi semua warga negara.
Implikasi Politik Bagi Kota New York
New York dikenal sebagai kota dengan keragaman etnis dan budaya yang tinggi, serta sebagai rumah bagi jutaan imigran dari seluruh dunia. Ancaman terhadap politisi seperti Mamdani bisa memicu ketegangan di masyarakat. Namun, di sisi lain, perlawanan terhadap ancaman ini juga bisa memperkuat solidaritas antar komunitas dan memperbesar dukungan terhadap politik progresif di tingkat kota dan nasional.
Kesimpulan: Demokrasi di Ujung Tanduk?
Ancaman deportasi terhadap Zohran Mamdani menjadi simbol dari tantangan besar yang dihadapi demokrasi Amerika saat ini. Ketika politisi imigran diserang karena asal-usulnya, bukan karena kinerjanya, maka yang dipertaruhkan bukan hanya karier pribadi, tetapi masa depan demokrasi inklusif itu sendiri. Mamdani kini menjadi wajah perlawanan terhadap politik eksklusif, dan dukungan terhadapnya mencerminkan tekad masyarakat untuk mempertahankan ruang politik yang adil dan setara.
Baca juga: Ratusan Warga Pati Terinfeksi HIV/AIDS, Dua Kecamatan Ini Masuk Zona Merah