Prabowo Lantik Gubernur Papua Pegunungan & Kepulauan Babel secara resmi melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo dan Ones Pahabol, serta Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani dan Hellyana.
Prosesi pelantikan dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, pada hari Kamis (tanggal 17 April 2025), berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39P Tahun 2025 mengenai Pemberhentian, Pengesahan, dan Pengangkatan Gubernur serta Wakil Gubernur Masa Jabatan 2025–2030.
Presiden Prabowo memimpin langsung jalannya acara pelantikan tersebut. Dalam prosesi tersebut, Presiden membimbing para pejabat yang dilantik untuk mengucapkan sumpah jabatan sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing.
Sumpah tersebut mengandung janji untuk melaksanakan tugas sebagai gubernur dan wakil gubernur dengan penuh integritas, keadilan, dan kesetiaan kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta kesungguhan dalam menjalankan seluruh peraturan perundang-undangan secara jujur dan penuh pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
Prabowo Lantik Gubernur Papua Pegunungan
Setelah pengucapan sumpah jabatan, Presiden Prabowo kemudian menyematkan tanda jabatan secara simbolis kepada para pejabat yang baru dilantik. Pelantikan tersebut turut ditandai dengan penandatanganan berita acara pelantikan sebagai bentuk administrasi resmi dan sah atas pengangkatan tersebut.
Usai pelantikan, acara dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada para gubernur dan wakil gubernur yang telah dilantik. Jajaran pejabat tinggi negara yang hadir dalam acara tersebut juga turut memberikan ucapan selamat, memperlihatkan suasana penuh khidmat dan kekeluargaan dalam lingkungan pemerintahan nasional.
Sejumlah pejabat negara dan tokoh penting hadir dalam acara pelantikan tersebut, antara lain Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Ahmad Muzani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Budi Gunawan, serta Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra.
Hadir pula Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Ketahanan Pangan Zulkifli Hasan, serta Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Tidak ketinggalan, jajaran pimpinan lembaga keamanan negara seperti Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Agus Subiyanto dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo juga turut hadir memberikan penghormatan.
Pelantikan ini juga disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadalia, serta Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Sultan B Najamuddin.
Pegunungan dan Kepulauan Babel
Sebagai informasi tambahan, sebelum acara pelantikan gubernur dan wakil gubernur ini, Presiden Prabowo Subianto juga telah melakukan pelantikan serentak terhadap 961 kepala daerah dan wakil kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia. Pelantikan tersebut digelar pada Kamis, 20 Februari 2025, bertempat di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, sebagai bagian dari kebijakan nasional untuk mempercepat akselerasi pembangunan daerah dan memperkuat tata kelola pemerintahan di tingkat daerah.
Pelantikan para pejabat daerah ini diharapkan dapat mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan visi pembangunan nasional, khususnya dalam mendukung program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran yang berfokus pada percepatan pembangunan infrastruktur, pemerataan ekonomi, serta peningkatan kualitas layanan publik.
Dengan pelantikan ini, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan serta Kepulauan Bangka Belitung diharapkan segera bekerja aktif dalam menjalankan roda pemerintahan daerah mereka masing-masing. Fokus utama mereka mencakup penataan administrasi pemerintahan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan stabilitas sosial, serta optimalisasi sumber daya daerah secara berkelanjutan.
Langkah awal ini juga menjadi momentum untuk menunjukkan komitmen kepemimpinan yang transparan, inklusif, dan responsif terhadap aspirasi rakyat, sekaligus menjadi sarana untuk memperkuat integrasi wilayah dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah.
Baca Juga : Kunci Ciptakan Stabilitas Politik Persatuan & Kesatuan Diindonesia
Dengan demikian, pelantikan ini bukan hanya sebuah seremoni formal, tetapi merupakan awal dari tanggung jawab besar yang harus diemban oleh para gubernur dan wakil gubernur terpilih dalam masa jabatan lima tahun ke depan.